Revitalisasi Kolam Renang Masohi: Proyek Kosmetik di Tengah Kebocoran PAD dan Runtuhnya Pelayanan Publik
Oleh: Fahri Asyatri Ketua LSM Pukat Seram
TINTA INVESTIGASI.COM–Rencana Bupati Maluku Tengah merevitalisasi kolam renang di Kota Masohi patut dipertanyakan secara serius. Di tengah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), lemahnya pelayanan publik, dan kesejahteraan pekerja lapangan yang dikorbankan, kebijakan ini lebih menyerupai proyek kosmetik ketimbang solusi nyata bagi krisis keuangan daerah.
Narasi “peningkatan PAD” melalui retribusi kolam renang terdengar manis di atas kertas, namun kosong dari logika ekonomi. Berapa biaya revitalisasi? Berapa biaya pemeliharaan per tahun? Dan berapa realistis pendapatan yang bisa dihasilkan? Tanpa jawaban jujur dan terbuka, revitalisasi ini tidak lebih dari legitimasi politik untuk membelanjakan anggaran.
Mari bicara jujur: setiap revitalisasi adalah proyek, dan setiap proyek selalu punya pemenang yang sama—kontraktor. Apalagi jika dikerjakan dengan skema penunjukan langsung. Sementara daerah menanggung beban jangka panjang, pihak swasta menikmati durian runtuh. Ini pola lama yang terus dipelihara.
Yang lebih memalukan, di saat pemerintah daerah sibuk merancang proyek baru, kebocoran PAD di sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2024 justru dibiarkan tanpa tindakan tegas. Kebocoran ini telah diingatkan berkali-kali, lengkap dengan data akurat, bahkan terjadi sebelum Bupati dilantik. Nilainya bukan receh—lebih dari Rp1 miliar bisa diselamatkan. Tapi hingga kini, pembiaran tetap menjadi kebijakan diam-diam.
Pertanyaannya sederhana: mengapa kebocoran miliaran rupiah dibiarkan, sementara proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran justru dikejar?
Ironi lain terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Retribusi sampah dinaikkan dua kali lipat, namun pelayanan justru menurun. Lebih kejam lagi, gaji tenaga harian lepas (THL) dipangkas hingga 40 persen. Petugas kebersihan dipaksa bekerja lebih berat dengan upah lebih kecil, sementara pemerintah bicara pariwisata kota dan wajah estetik Masohi.
Ini bukan sekadar salah urus anggaran. Ini pilihan politik. Pemerintah daerah secara sadar memilih mengorbankan sektor pelayanan dasar demi proyek-proyek yang lebih “menjual” secara citra.
Padahal kebersihan lingkungan adalah kebutuhan mendesak masyarakat, menyangkut kesehatan publik dan martabat kota. Mengabaikan sektor ini sama dengan mempertaruhkan keselamatan warga demi pencitraan.
Lebih jauh, absennya keberanian politik Bupati terlihat dari mandeknya pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda). Rencana ini sudah dibahas sejak 2023, digadang-gadang sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi PAD secara profesional. Namun hingga kini, nihil realisasi. Wacana dibiarkan menguap, sementara proyek fisik terus berjalan.
Bupati memiliki kuasa besar. Kuasa untuk membenahi kebocoran PAD. Kuasa untuk melindungi pekerja lapangan. Kuasa untuk membangun fondasi ekonomi daerah melalui Perusda. Namun kuasa itu sejauh ini lebih tampak digunakan untuk mengelola proyek, bukan menyelesaikan masalah struktural.
Maluku Tengah tidak kekurangan aset. Yang kurang adalah keberanian. Keberanian melawan kebocoran. Keberanian menghentikan proyek tidak rasional. Keberanian berpihak pada pelayanan publik, bukan pada kepentingan jangka pendek.
Jika revitalisasi kolam renang terus dipaksakan tanpa pembenahan mendasar, maka publik patut menyimpulkan: ini bukan soal pembangunan, ini soal arah kekuasaan.
Dan kekuasaan yang menutup telinga dari kritik, pada akhirnya akan diadili oleh rakyatnya sendiri.(KN-AS)
