APH Periksa pengelolaan anggaran RSU Masohi. Telusuri pengadaan obat dan alat kesehatan. Audit pinjaman miliaran rupiah dan Buka semuanya ke publik
———————————-
TINTA INVESTIGASI—Maluku Tengah sedang tidak baik-baik saja. Yang terjadi di RSU Masohi bukan lagi sekadar kekurangan obat, melainkan DARURAT KESEHATAN DAERAH yang nyata dan berbahaya.
Rumah sakit umum daerah—yang seharusnya menjadi benteng terakhir penyelamat nyawa—justru berubah menjadi tempat di mana pasien membeli obat sendiri, jarum suntik, elektroda EKG, hingga handscoon di luar rumah sakit. Ini bukan insiden. Ini pola. Terjadi berulang, dibiarkan lama, dan seolah dianggap normal oleh penguasa daerah.
Padahal satu fakta tak bisa dibantah: Pelayanan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Jika obat tidak tersedia, maka negara gagal hadir.
Yang lebih mengkhawatirkan, kegagalan ini tidak pernah diikuti dengan pertanggungjawaban manajemen. Direktur RSU Masohi tetap aman di kursinya, seakan kebal terhadap kritik, demonstrasi, dan jeritan masyarakat.
Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyatri, menyebut kondisi ini sebagai pembiaran sistematis.
“Ini sudah darurat. Tapi anehnya, Bupati Maluku Tengah seperti kehilangan nyali. Direktur RSU tidak pernah dievaluasi. Pertanyaannya sederhana: Bupati tidak berani, atau memang tidak bebas?” tegas Fahri.
Pertanyaan itu wajar, bahkan mendesak. Sebab mustahil seorang Bupati tidak memiliki kewenangan mengevaluasi pimpinan rumah sakit daerah. Jika kewenangan ada tapi tidak digunakan, publik berhak mencurigai: ada sesuatu yang disembunyikan.
Kecurigaan publik semakin kuat ketika mencuat informasi bahwa RSU Masohi memiliki pinjaman hingga miliaran rupiah. Ironisnya, di saat yang sama, obat dan alat kesehatan justru kosong. Fakta ini memunculkan satu pertanyaan besar yang belum pernah dijawab secara terbuka:
Uang miliaran itu dipakai untuk apa? Jika dipakai untuk pengadaan, mengapa pasien masih membeli sendiri?
Jika dipakai untuk operasional, mengapa pelayanan dasar runtuh? Jika bukan untuk rakyat, maka siapa yang diuntungkan?
Di titik inilah, diamnya Bupati Maluku Tengah berubah menjadi masalah serius. Dalam situasi darurat kesehatan, diam adalah bentuk pembiaran. Dan pembiaran dalam layanan kesehatan adalah kejahatan moral.
Karena itu, opini publik ini menyampaikan ULTIMATUM TERBUKA: Kepada Bupati Maluku Tengah, Segera lakukan evaluasi total terhadap Direktur dan manajemen RSU Masohi. Jika tidak mampu, jujurlah kepada publik bahwa Anda tidak berdaya. Rakyat berhak tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan RSU ini.
Kepada Aparat Penegak Hukum: Kejaksaan Negeri Masohi Kabupaten Maluku Tengah wajib turun tangan sekarang.
Periksa pengelolaan anggaran RSU Masohi. Telusuri pengadaan obat dan alat kesehatan. Audit pinjaman miliaran rupiah dan Buka semuanya ke publik.
Ini bukan soal politik. Ini bukan soal jabatan. Ini soal nyawa manusia. katanya Jika hari ini negara gagal menyediakan obat, maka setiap kematian yang seharusnya bisa dicegah akan menjadi tuduhan abadi terhadap penguasa yang memilih diam.
Dan jika Bupati serta APH tetap membisu, sejarah akan mencatat satu hal dengan jelas: RSU Masohi kolaps bukan karena tak ada uang, tetapi karena tak ada keberanian. tutupnya. ( TI-AR)
