Bupati Malteng Kenapa Takut Evaluasi Direktur RSUD Masohi ? Anggaran Pengadaan Obat RSUD Masohi Harus di Audit APH. Jangan Diam, ini menyangkut Nyawa Manusia
—————————————–
Masohi — TINTA INVESTIGASI–Pelayanan kesehatan di RSUD Masohi kembali menjadi sorotan tajam publik. Seorang pasien dilaporkan terpaksa membeli sendiri tabung oksigen di luar rumah sakit karena stok oksigen di rumah sakit milik pemerintah itu disebut-sebut kosong. Peristiwa ini memantik kemarahan dan keprihatinan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.
Rumah sakit yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamat nyawa, justru dinilai gagal memenuhi kebutuhan paling mendasar: oksigen. Ironis dan memprihatinkan.
Bukan kali pertama RSUD Masohi dikeluhkan. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai persoalan terus mencuat. Mulai dari kehabisan obat, pasien BPJS yang diminta membeli obat di luar rumah sakit, hingga buruknya pelayanan administrasi dan fasilitas kesehatan. Rentetan masalah ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan manajemen RSUD Masohi?
Gelombang protes pun tak terelakkan di media sosial fb. bahkan beberapa waktu lalu Sejumlah aktivis dan mahasiswa pernah turun ke jalan, menggelar demonstrasi ke Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang diterima langsung oleh Tuuk Bupati Maluku Tengah. Aksi serupa juga dilakukan di DPRD Maluku Tengah dan diterima Ketua dan Anggota DPRD . Bahkan demonstrasi berlanjut ke Polres Maluku Tengah, mendesak aparat untuk mengevaluasi, memeriksa dan menyelidiki manajemen RSUD yang dianggap meresahkan masyarakat.
Namun hingga kini, kondisi pelayanan dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
Publik pun mulai mempertanyakan ketegasan kepala daerah. Mengapa Bupati Maluku Tengah belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktur RSUD Masohi? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan ini terus bergulir di tengah masyarakat. Kecurigaan pun mulai muncul — jangan sampai ada sesuatu yang membuat langkah evaluasi seolah mandek di tempat.
Tak hanya itu, sorotan juga mengarah ke aparat penegak hukum. Mengapa setelah demonstrasi besar-besaran beberapa waktu, belum terlihat langkah konkret dari Polres Maluku Tengah untuk menyelidiki dugaan persoalan manajemen, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan obat dan fasilitas kesehatan? Jika benar terjadi kekosongan oksigen dan obat, ke mana alokasi anggaran yang seharusnya menjamin ketersediaan kebutuhan vital tersebut?
Persoalan ini bukan sekadar soal administrasi. Ini menyangkut nyawa manusia.
Masyarakat Maluku Tengah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermartabat. RSUD sebagai rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi warganya, bukan justru menjadi sumber keresahan.
Jika masalah ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan institusi terkait akan semakin terkikis. Sudah saatnya evaluasi total dilakukan — transparan, akuntabel, dan berpihak pada keselamatan pasien.
Nyawa manusia tidak boleh dikorbankan oleh buruknya manajemen dan lemahnya pengawasan. Pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum harus menjawab keresahan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.(TI-AR)
