Kejadian ini sebagai cermin bobroknya perencanaan dan rendahnya empati birokrasi daerah, yang sibuk mengatur seremonial tetapi lupa menghormati manusia
————————
TINTAINVESTIGASI.COM— Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kembali dipertontonkan dengan kebijakan yang tidak berperikemanusiaan dan memalukan. Dalam acara pelantikan dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu, para peserta dipaksa berdiri tanpa disediakan kursi, sementara PPPK penuh waktu duduk nyaman seolah-olah mereka kelas satu.
Ketua LSM Pukat Seram mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pelecehan terang-terangan terhadap martabat aparatur negara.
“Ini acara resmi pemerintah, bukan acara hukuman. Undang orang tapi tidak sediakan kursi. Pemerintah ini masih punya rasa malu atau sudah hilang?” kecamnya.
Menurutnya, pembedaan perlakuan ini sangat kasar, arogan, dan tidak beretika, serta menunjukkan cara berpikir sempit para penyelenggara acara.
“PPPK penuh waktu duduk, PPPK paruh waktu berdiri. Seolah-olah yang paruh waktu bukan manusia. Ini logika pemerintahan dari mana?” katanya.
Lebih jauh, LSM Pukat Seram menilai pemerintah gagal total memahami nilai kemanusiaan, karena sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi fisik para peserta.
“Bagaimana kalau di situ ada ibu hamil? Orang lanjut usia? Orang sakit? Penyandang disabilitas? Apa mereka juga disuruh berdiri sampai tumbang?” tegasnya.
Ia menyebut kejadian ini sebagai cermin bobroknya perencanaan dan rendahnya empati birokrasi daerah, yang sibuk mengatur seremonial tetapi lupa menghormati manusia.
“Kerja model apa ini? Acara resmi tapi tidak dipersiapkan dengan akal sehat. Ini bukan sekadar salah teknis, ini salah cara berpikir,” ujar Ketua LSM Pukat Seram.
LSM Pukat Seram juga menilai kejadian ini telah mencoreng nama baik Bupati, karena menunjukkan seolah-olah pimpinan daerah membiarkan aparatur diperlakukan tanpa hormat.
“Jangan bikin malu Bupati dengan kejadian seperti ini. Kalau begini caranya, publik pantas bertanya: siapa sebenarnya yang mengatur pemerintahan ini?” sindirnya.
LSM Pukat Seram menuntut klarifikasi terbuka, permintaan maaf resmi, dan evaluasi panitia pelaksana, serta memastikan kejadian serupa tidak pernah terulang.
“Jangan ulangi kebiasaan buruk ini. Aparatur itu bukan pajangan acara, mereka manusia yang punya martabat,” tutupnya. (TI-AR)
